RADARACEH.COM | ACEH TIMUR - Sejak adanya proyek Gas Block A di Aceh Timur, kerap terjadi Demo, penghadangan, penyanderaan, aksi penahanan barang maupun manusia di area CPP Blok A, di Kecamatan Indra Makmu, Aceh Timur.
Ketua LSM Pemuda Peduli Aceh Timur (PPAT) Irfansyah, SE, Ak, CA melalui Rilis persnya kepada Radaraceh.com mengatakan, hal Itu terjadi disebabkan perusahaan di proyek tersebut kurang peduli dengan warga lingkar tambang.
Menurutnya, seharusnya perusahaan-perusahaan di Block A harus mengutamakan warga local. "Untuk tenaga kerja yang skill maupun non Skil mohon di utama putra putri Aceh Timur, jikalau tidak ada local, baru dicari yang diluar Aceh Timur tetapi masih diwilayah Aceh" ungkap Irfan.
Untuk tenaga kerja non skill, Irfan meminta kepada perusahaan untuk mengutamakan masyarakat local khususnya di lingkar tambang proyek.
"Jika itu dijalankan semua, Isyaallah tidak akan ada terjadi gangguan antara perusahaan dengan warga lokal. Gangguan muncul karena adanya permasalahan yang kurang diindahkan pihak perusahaan " ujarnya.
PPAT berharap kepada perusahaan agar menjalin kerjasama dengan masyarakat agar tujuan dan target selesai pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan, jangan minta dukungan saja tapi saling mendukung.
Mantan Sekjend Ikatan Pemuda Pelajar Aceh Timur (IPPAT) itu menambahkan, memintan kepada PT. Medco dan Pemerintah Daerah untuk membuat terobosan agar pekerja lokal mendapat prioritas dipekerjakan dalam perusahaan-perusahaan yang ada di Aceh Timur.
Keberadaan tenaga kerja dari luar daerah menjadi perhatian. Jika tenaga kerja dari luar daerah tidak terkendali bisa berdampak bagi warga lokal yang ingin bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut.
"Dengan begitu bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran di daerah".
Meskipun ada peraturan daerah terkait tenaga kerja lokal, tetapi implementasinya di lapangan harus terus diawasi serta ada upaya-upaya agar pekerja lokal diprioritaskan," kata Putra Kelahiran Idi Aceh Timur, Irfansyah, SE, Ak, CA
LSM PPAT menegaskan, pihaknya tidak anti dan tidak bermaksud menutup peluang pekerja dari luar daerah untuk bekerja dan mencari penghidupan di Aceh Timur.
Namun, pemkab dan perusahaan yang berinvestasi daerah ini harus peduli terhadap tingkat perekonomian dan angka pengangguran di daerah.
Jangan sampai masyarakat lokal hanya menjadi " Buya Krueng teudong-dong, Buya Tamoeng Meuraseuki, saat aktivitas perusahaan berjalan.
Kehadiran investasi harus memberikan andil terhadap peningkatan perekonomian dan memilki sumbangsih menekan angka pengangguran," jelasnya
Irfansyah mengakui, perusahaan membutuhkan pekerja yang memiliki keahlian dan berkualitas. Karena itu, selain menekankan kepada perusahaan untuk memberikan porsi lebih kepada warga lokal, pemkab juga harus terus meningkatkan sumberdaya manusia masyarakat lokal. Masyarakat lokal harus diberikan pendidikan dan pelatihan agar memenuhi kriteria yang sesuai kualifikasi perusahaan.
Terkait warga yang melakukan aksi protes ke PT. JEC dan Subconnya, menurutnya Irfansyah, lebih baik warga melakukan musyawarah duduk bersama perusahaan dan diselesaikan secara baik.
"Jikalaupun ada perjanjian dengan warga, perusahaan harus mempenuhi janji tersebut, misalkan perjanjian perusahaan dengan warga terkait pengrekutan tenaga kerja yang non skill harus mengutamakan tenaga kerja lingkar tambang, serta perjanjian lainnya"
Terjadinya Gangguan dan permasalahan lainnya dengan warga, seharusnya menjadi bahan evaluasi perusahaan PT. JEC. Dan Disnaker juga seharusnya harus memantau situasi-situasi yang terjadi dilapangan terkain tenaga kerja, jangan hanya diam saja di kantor tapi sidak kelapangan, evaluasi ulang perusahaan-perusahaan yang ada di Block A. (RI)
Tag :
NEWS
