RADAR ACEH | Lhokseumawe, Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) Aceh bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unimal dengan melibatkan BEM FISIP Unimal dan Atjeh Analys Club (A2), menyelenggaran diskusi dan kajian mingguan perdana di Aula LPPM Unimal lancang Garam, Sabtu (03/09).
Tema yang diangkat khusus tahun 2016 sampai 2017 adalah tentang pemilukada Aceh 2017 dalam perspektif Masyarakat Pemilih, Penyelenggara Pengawas, Akademisi dan Media.
Kajian dan diskusi terfokus perdana tersebut menghadirkan penyelenggara pemilu KIP dan Paswaslih, pengamat media, akademisi, ketua Aspikom, kalangan BEM FISIP Unimal dan Atjeh Analyst Club. Hadir Haitami dari Panwaslih Kota Lhokseumawe, Dr. Nirzalin yang memaparkan tentang anatomi politik konstestan pilkada Aceh tahun 2017.
Kamaruddin Hasan sebagai ketua Aspikom Aceh, selain memaparkan momentum penting Aceh dalam pilkada tahun 2017, juga menjelaskan tentang pentingnya pemahaman komunikasi politik secara baik, untuk menghindari konflik-konflik dalam pemilu.
Dalam kontek kedaerahan, provinsi Aceh, selama kurun waktu 35 tahun lebih sejak tahun 1976 sampai sekarang 2016, Aceh senantiasa menjadi daerah yang rawan dilanda konflik termasuk konflik sosial budaya, ekonomi dan komunikasi politik.
Akibat konflik tersebut menjadikan Aceh daerah yang kurang mampu mengembangkan dirinya, baik dalam segi politik, pembangunan, partisipasi masyarakat, kesejahteraan, perekonomian, sosial budaya dan pendidikan.
Masyarakat Aceh menjadi terkucil, saluran komunikasi tersumbat, senantiasa dalam ketakutan dan kekhawatiran. Memang mesti diakui, dalam proses komunikasi politik misalnya sudah menjadi kebiasaan bahwa tensi politik, sosial, ekonomi di wilayah bekas konflik seperti Aceh ini, selalu memanas sampai-sampai terjadi pembunuhan seiring dengan munculnya rivalitas antara berbagai kekuatan politik, sosial dan ekonomi yang bertarung di Aceh.
Pengamat Politik Alfian pada acara yang sama juga memaparkan Pilkada di Aceh membentuk segitiga pertarungan (Jokowi, Prabowo dan SBY). Saat ini Mualem memiliki Bupati/Walkot pasca pemilu dalam petaan Politik untuk sementara, lebih mudah bekerja Tarmizi karim di banding Irwandi. Politik dalam PA mesti memang seperti itu kasar.
Dr. Rusdi Abubakar selaku Pengamat Ekonomi Aceh menyampaikan pengalaman dari mantan guberbur Aceh Alm Ibrahim Hasan. Tidak bisa mengandalkan migas.
Ibrahim Chalik melihat melalui kaca mata Antropologi Indonesia belum bubar karena di topang oleh pasar karena Indonesia sebagai konsumen. Indonesia ini adalah negara teater/dramaturgi. Pemilu itu adalah bukan budaya Aceh. Filsafah kepemimpinan di Aceh sudah mulai menghilang.
Ketua AJI Lhokseumawe, Masriadi sambo lebih menyoroti perspektif media, media sudah menjadi multiplatfone, konvergensi media, berdampak pada pencitraan. Biaya Promosi 4,5 milyar hanya untuk media di Serambi Indonesia dan Kompas media group.
Masriadi juga menambahkan selain Ketua Aji juga Pengamat Media Kompetensi Jurnalis masih sangat kurang, misalnya Abdullah Puteh menang di MK, semua kalangan jadi panik. Jurnalis kita masih pada level hardnews, (Samsuir)
