BIREUEN. Berbagai program pembangunan yang dikelola Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Bireuen, ditegarai sarat masalah. Puluhan miliar rupiah anggaran publik bersumber dari APBN, APBA dan APBK diduga menjadi ladang korupsi para oknum pejabat pada instansi ini sejak beberapa tahun terakhir, Kamis (22/12).
Informasi yang diperoleh media ini menyebutkan, sejumlah dugaan program fiktif Distanak diantaranya meliputi cetak sawah baru, penanaman padi, jagung, kedelai (Pajali), pengadaan ternak sapi, unggas, serta bermacam program lainnya pada kedua sektor ekonomi tersebut sejak 2009 sampai 2016.
Selama kurun waktu tujuh tahun terakhir ini, instansi itu disinyalir terlibat dalam tindak penyimpangan berbagai realisasi program dan kegiatan pembangunan. Termasuk, penyimpangan proyek fisik serta penyaluran bantuan melalui kelompok tani yang sarat rekayasa.
Sejumlah sumber internal di lingkungan Pemkab Bireuen menuturkan, Distanak setempat tidak mengimplementasikan program pembangunan sesuai rencana. Malahan, berbagai rancangan untuk membangkitkan perekonomian rakyat bidang peternakan dan pertanian, hanya menjadi obyek korupsi para pejabat yang berperan seperti tikus-tikus berdasi.
"Puluhan miliar rupiah anggaran publik yang dikelola Distanak Bireuen selama ini, untuk membiayai berbagai program pertanian dan peternakan. Masih terus jadi ladang korupsi para pejabat dinas terkait.
Ironisnya, penegak hukum terkesan tutup mata dan mengabaikan semua persoalan yang terjadi," ungkap sumber yang enggan ditulis nama.
Saat awak media ini menyambangi kantor Distanak Bireuen yang berada di jalan Medan Banda Aceh Blang Blahdeh, Kadis Ir Alie Basyah tidak berada di kantor.
"Selanjutnya awak media ini menghubungi Kadis Ir Alie Basyah melalui seluler pribadinya, dengan singkat mengatakan semua itu tidak ada masalah dan itu sudah selesai dengan baik kilahnya, (A,007).
