Radaraceh.com | Langsa -Pemandangan yang tidak biasa terlihat di sebuah warung kopi menjelang pilkada serentak di seluruh nusantara, dua sahabat yang dulu bersatu di meja yang sama menikmati kopi sekarang malah berpisah sudut.
Setelah ditelusuri ternyata mereka memiliki pandangan politik yang berbeda. Permusuhan yang diakibatkan perbedaan pendapat merupakan bentuk dari demokrasi yang kebablasan. Jika hal ini terus terjadi maka patut dikhawatirkan akan terjadinya perpecahan bangsa yang mengagungkan persatuan ini.
Menjelang pilkada 2017 banyak pemuda di Acehmulai akrab dengan koran atau media onlineyang menginformasikan berita ter-update. Perdebatan ala meja warung kopi tak terhindari ketika terjadi perbedaan pendapat.
Mulai dariperdebatan kasus penistaan agama yang lagi gaduh di tingkat nasional sampai kepada pemukulan salah satu simpatisan sebuah partai lokal yang terjadi di Aceh Utara.
Pertunjukkan semacam ini sebenarnya wujud dari kemajuan bidang politik dalam masyarakat, Aceh menjadi salah satu daerah dimana politik mengisi sebagian besar pembicaraan generasi muda sekarang ini.
Bias Konfirmasi dalam Bidang Politik Bias konfirmasi merupakan istilah popular dalam dunia perpolitikan. Menurut wikipedia, bias konfirmasi adalah suatu kecenderungan bagi orang-orang untuk mencari bukti-bukti yang mendukung pendapat atau kepercayaannya serta mengabaikan bukti-bukti yang menyatakan sebaliknya.
Kesalahan pemikiran ini menyebabkan penarikan kesimpulan yang salah dan merintangi pembelajaran yang efektif
(sumber:http://ift.tt/2goIJNO).
Bias konfirmasi ini dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang meyakini sesuatu (benar atau salah) maka orang tersebut cenderung mencari alasan-alasan yang mendukung keyakinannya. Resikodari bias konfirmasi tersebut adalah menjauhkan seseorang dari kebenaran ketika kadung meyakini sesuatu yang salah di bagian awal.
Bias konfirmasi sering terjadi pada dunia perpolitikan kontemporer dengan teknologi informasi lintas internet.
Seperti yang terjadi pada pertarungan pemilihan presiden tahun 2014 silam. Sebagian orang yang meyakini tokoh yang didukungnya sebagai figur paling cocok memimpin negeri ini cenderung mengkonsumsiberita-berita yang menjatuhkan sosok lawan danmengesampingkan informasi sebaliknya.
Korban bias konfirmasi kerap mengabaikan kredibilitas sumber berita yang memuaskan hasrat keyakinannya. Di sinilah para elit provokator politik menebarkan fitnah dan kebencian untuk kepentingannya.
Itulah mengapa bias konfirmasi menjadi penyebab utama terjadinya perdebatanyang menjerumus ke arah permusuhan antar sesama.
Perbedaan pendapat dengan meyakini kebenaran berpihak padanya menjadi akar setiap perdebatan. Korban bias konfirmasi seringmudah terprovokasi fitnah yang menjadi senjatapara elit di dunia perpolitikan modern.
Kekerasan dalam Perang Politik
Perang politik cenderung terlihat pada tingkat anggun pada kalangan atas. Peserta pilkada sering foto bersama lawan politiknya, saling melempar senyuman dan terus menerus meneriakkan pilkada damai. Namun ternyata hal tersebut tidak berlaku sama sekali tingkat kalangan bawah, saling menghina bahkan menjurus kepada tindak kekerasan terus mewarnai pesta pemilihan kepala daerah ini.
Sebagai salah satu daerah yang politiknyaberkembang pesat pasca perdamaian, Aceh menjadi wilayah yang kerap terjadi pertikaian antar simpatisan menjelang pilkada. Salah satu media online mencatat setidaknya ada 18 kasus kekerasan di Aceh selama setengah tahun terakhir menjelang pilkada 2017.
Kekerasan tersebut terdiri dari bentrokan antar pendukung calon baik gubernur maupun bupati/walikota, penembakan, penikaman, pengeroyokan sampai pada perusakan atribut-atribut kampanye.
(Sumber: http://ift.tt/2gCPM8M).
Tindak kekerasan tersebut diklarifikasikan sebagai tindak kriminal dengan motif kepentingan politik. Para pendukung partai yang fanatik sering terpancing emosi ketika berhadapan dengan pendukung lawan. Baik di warung kopi maupun tempat umum lainnya kerap saling ancam mengancam hingga berujung pada perkelahian. Hal seperti ini tentu bukan bagian dari kemajuan politik yang diharapkan.
Pendidikan Politik Pada dasarnya pengetahuan tentang cara berpolitik jauh lebih penting dari tujuan partai politik itu sendiri. Menjelang pilkada banyak partai atau calon dari eksekutif daerah yang merekrut kader-kader muda untuk ikut berpolitik. Namun yang disayangkan adalah mereka hanyadibekali tujuan dari kepentingan politik tanpa dibarengi pendidikan politik yang baik dan benar, sehingga banyak pelaku politik yang menggunakan cara-cara kotor untuk mencapaitujuan politiknya.
Mulai dari black campaign, penyebaran fitnah sampai kepada aksi provokasi yang merusak terus dilakukan tanpa mempertimbangkan resiko terjadinyapermusuhan tak berujung sampai kepada perkembangan rasisme yang dapat memecah belah bangsa.
Seharusnya sebuah partai politik membekali kader mereka dengan pendidikan politik yang baik. Penggaung politik muda yang berkaraktermeyakini bahwa seni politik mencapai tujuan dapat dilakukan dengan cara-cara yang santunsehingga kemajuan politik masa depan tidak bergeser ke arah yang salah. Pemikiran politik generasi muda harus terisi strategi-strategi politik yang positif.
Keyakinan politik sebagai kendaraan membangun bangsa harus dijaga, siapapun Kepala Daerah yang terpilih semua elemen dituntut bekerja sama untuk memajukan negeriini.
Pilkada nantinya harus ditutup dengan perdamaian dan tak perlu berlanjut kepada permusuhan yang berkepanjangan. Setelah pilkada masyarakat akan kembali melakukan tugas masing-masing dalam membangun sudut-sudut negeri menjadi lebih baik. Dan semoga pendidikan politik yang baik itu dapat menyatukan meja-meja warung kopi yang terlampau berpisah.
Penulis, Khairul Riza, S.H.,M.H.,
Direktur Eksekutif PAKAR ACEH DPW Kota Langsa
