Bireuen - Komisi A DPRK Bireuen akan memanggil dan meminta keterangan semua pihak terkait pelaksanaan Pilkada Bireuen, Rabu (08/03).
Menurut Fadhli, pihak panwaslih Bireuen dalam hal menanggani Money Politic yang terjadi masih sangat lemah. Padahal kasus Money Politic ini sudah tercium dengan adanya pengumpulan KTP dari masyarakat yang dilakukan oleh tim pasangan Saifannur dan Muzakkar Agani.
"Panwaslih bukan hanya menerima laporan di kantor. Menurut aturan, mereka juga berhak untuk mencari pelaku, karena mereka punya PPL di tiap desa," sebut Fadhli.
Dirinya meneruskan dugaan money politik itu ada, dari demo-demo yang digelar, dari perbincangan di kampung-kampung dan warung kopi. Secara De jure ada aparat hukum yang harus mengusutnya
Dirinya menilai panwasli sangat lemah dalam mengawasi dan menindak lanjuti laporan-laporan yang masuk.
"Karena itu saya bertekad akan melakukan semua upaya untuk mengusut tuntas apa yang terjadi pada Pilkada Bireuen, apapun yang terjadi, bahkan saya siap dipecat," tegasnya di hadapan masyarakat yang melakukan pendemo.
Lanjutnya, seharusnya panwaslih mengeluarkan pernyataan secara tegas dan berani terhadap dugaan prakyek money politik yang dilakukan oleh paslon bupati.
Jangan pintarnya hanya mencari alibi saja dengan mengatakan, tidak ada saksi yang mau memberikan keterangan terkait politik uang tersebut dan harus diteliti lagi apakah memang benar seperti itu, dan apakah aturanya memperbolehkan,"jelasnya.
"Yang jelas kami sangat kecewa dengan kinerja panwaslih Bireuen padahal indikasi money politik sudah jauh-jauh hari diketahui dari isu yang beredar. Bahkan saat ada kabar pengumpulan KTP, dan seharusnya saat itu mereka langsung bertindak tegas dan melakukan pengawasan, padahal panwaslih Bireuen sudah mendapatkan kucuran anggaran sebesar Rp. 5 miliar, tapi kinerja mereka tidak maksimal dengan anggaran yang dikucurkan, (M Reza).
