Bireuen - Menyikapi beberapa hari yang lalu soal penahanan puluhan warga Aceh,sekitar 45 orang oleh pihak berwenang imigrasi Malaysia di Port Klang Direktur Esekutif Dewan Pimpinan Wilayah Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat Aceh Bireuen M.Iqbal S.Sos ,DPW Pakar Bireuen Kamis, (11/05 2017).
Kita mendesak Pihak Pemerintah Aceh dan Pemerintah di tingkat Nasional melalui Kementrian Luar Negeri , segera mengambil langkah langkah penanganan,seperti membangun Komunikasi dengan Pihak berwenang di negara tersebut, melalui Kedubes RI di Malaysia.
Hal sangat perlu dilakukan sebagai langkah upaya pemerintah pusat untuk mempercepat proses pemulangan puluhan warga Aceh di Malaysia yang masih ditahan oleh pihak Imigrasi Malaysia.
Pemerintah Indonesia tidak boleh diam saat puluhan warga Negaranya yang tersandung masalah di luar negeri.
Setidaknya Pemerintah ditingkat Nasional pun jangan bersikap apatis dan mau merespon dalam melakukan lobby lobby secara intensif dan komunikatif dalam meyakinkan pihak pemerintah malaysia ,bagaimana bisa dilakukan segera proses Deportasi terhadap warga Aceh yang dikabarkan tidak memiliki dokumen resmi saat mau pulang ke aceh melalui kapal sayur menggunakan jalur ilegal, dicekal oleh patroli pihak angkatan laut kerajaan malaysia.
Dalam hal ini, kita di pihak PAKAR Aceh mendesak Pemerintahan Aceh untuk segera melakukan upaya mediasi terhadap puluhan nasib warga Aceh yang ditahan oleh pihak otoritas Malaysia.
Dengan sikap Pemerintah Lokal bersama DPR Aceh yang tidak sigap melakukan upaya langkah langkah Advokasi penanganan proses Deportasi pada Pemerintah Malaysia, terhadap puluhan warga Aceh masih ditahan.
Publik Aceh bisa menilai bahwa elit Aceh tidak mau perduli saat nasib rakyatnya terjepit dalam mencari sumber ekonomi diluar negeri dengan tidak dikirim delegasi Aceh sebagai perwakilan resmi akan diutuskan untuk melihat Kondisi fakta permasalahan rakyat Aceh di Luar Negeri.
Hal terus berlangsung terjadi,karena kesediaan lapangan kerja di Aceh tidak bisa mendokrak perekonomian rakyat Aceh,sehingga alternatif warga Aceh sangat antusias menerima resiko saat mengadu nasib ke negeri malaysia.
Akibat di negeri sendiri minim tersedia lapangan kerja yang disediakan oleh pihak Pemerintah Nasional dan Pemerintah Lokal di Aceh.
Saat tidak dijenguk oleh pemimpin Aceh, sungguh sangat ironi atas tingkah laku pemimpin Aceh.
Kita memelihat tanggungjawab Pemerintah di Aceh, seperti buang badan. Dikala kondisi rakyatnya membutuhkan kepedulian dari para pemimpin Aceh.
Namun tidak ada yang hadir menemui mereka di Malaysia, kecuali Dato Mansur selaku warga berdarah Aceh yang telah menjadi warga negara keturunan Malaysia,begitu perduli dan fokus membangun komunikasi dengan Pihak kerajaan malaysia untuk proses pemulangan 45 orang warga Aceh yang masih ditahan oleh pihak otoritas Malaysia.
Hal ini kita sering kita lihat di Malaysia,banyak warga Aceh mencari rezeki di negeri seberang menempuh segala cara, demi pemenuhan pendapatan hak kesejahteraan kehidupan masa depan anaknya dan keluarganya di Aceh, mereka rela merantau ke negeri seberang dengan segala resikonya.(Fau)
