RADAR ACEH | Bireuen - Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Bireuen yang didukung oleh program Kolaborasi masyarakat dan pelayanan untuk kesejahteraan (KOMPAK) menyelenggarakan lokakarya review peraturan bupati dan finalisasi matrik pelimpahan sebahagian kewenangan bupati kepada camat yang bertempat di aula hotel jarwal Kabupaten Bireuen, selasa (22/8/2017).
Kegiatan ini merupakan amanah dari UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, pasal 226 tentang kewenangan yaitu Camat mendapat pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat.
Hal ini dilakukan bertujuan untuk mewujudkan Kecamatan yang mampuni sebagai simpul pelayanan publik dalam pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin dan rentan.
Dalam kegiatan ini hadir langsung wakil Bupati Bireuen DR. Muzakkar Agani, SH.M.Si selaku perwakilan Pemerintah Bireuen dan membuka acara secara resmi, dalam sambutan beliau menyampaikan bahwa Pemerintah Bireuen menyambut baik atas inisiasi yang dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Bireuen yang di dukung oleh KOMPAK.
Koordinator KOMPAK Marbawi kepada media ini mengatakan, "Kedepan diharapkan sesuai dengan cita-cita dibawah kepemimpinan H. Saifannur, S.Sos DR. Muzakkar Agani, SH. M.Si supaya Pemerintah Bireuen benar-benar dapat mengayomi masyarakat sampai level Kecamatan sehingga Pelayanan Dasar kepada masyarakat bisa lebih dekat, lebih cepat dan gratis, "ujarnya.
Selanjutnya, "Semua sektor diharapkan dapat membantu membangun bireuen, dan alhamdulillah selama 12 hari masa jabatannya terlihat sudah berjalan dengan baik. Dipenghujung sambutannya Bapak Wakil Bupati berharap supaya ASN dapat meningkatkan etos kerja yang lebih baik karena ini yang paling penting untuk meningkatkan kinerja kita, "harapnya.
"Kalau etos kita tinggi maka semangat kita juga tinggi dan semua yang kita lakukan akan mempengaruhi pembangunan di masyarakat, "pungkasanya Marbawi.
Kegiatan berlangsung selama 2 (dua) hari mulai tanggal 22 23 agustus 2017, hadir dalam lokakarya ini yaitu Asisten Pemerintahan serta SKPK terkait diantaranya Bappeda, Inspektorat, DPKA, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disdukcapil, DPMG-PKB, Dinas PU Perumahan Rakyat, Badan Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, bagian oragnisasi, camat dari 17 Kecamatan, Perawakilan Keuchik dan mukim dari Kecamatan Simpang Mamplam serta perwakilan LSM (Gerak dan PKPM).
Dalam kegiatan ini turut dihadari oleh beberapa narasumber baik tingkat Provinsi dan Kabupaten yaitu Bapak Restu Andy Surya dari Kesbangpol Provinsi Aceh, Bapak Mawardi, SSTP, M.Si selaku Kabag Tata Pemerintahan Setdakab Bireuen dan Bob Mizwar, SSTP, M.Si Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat.
Sebelumnya pada taggal 21 agustus 2017 juga turut dilakukan hal sama dengan menghadirkan perwakilan masyarakat, kelompok difable dan disabilitas untuk melahirkan matrik kewenangan kecamatan terkait dengan pelayanan dasar di tingkat Kecamatan dan matrik tersebut nantinya menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bireuen tentang pelimpahan sebahagian kewenangan Bupati kepada Camat. (faZ)
Kegiatan ini merupakan amanah dari UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, pasal 226 tentang kewenangan yaitu Camat mendapat pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat.
Hal ini dilakukan bertujuan untuk mewujudkan Kecamatan yang mampuni sebagai simpul pelayanan publik dalam pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin dan rentan.
Dalam kegiatan ini hadir langsung wakil Bupati Bireuen DR. Muzakkar Agani, SH.M.Si selaku perwakilan Pemerintah Bireuen dan membuka acara secara resmi, dalam sambutan beliau menyampaikan bahwa Pemerintah Bireuen menyambut baik atas inisiasi yang dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Bireuen yang di dukung oleh KOMPAK.
Koordinator KOMPAK Marbawi kepada media ini mengatakan, "Kedepan diharapkan sesuai dengan cita-cita dibawah kepemimpinan H. Saifannur, S.Sos DR. Muzakkar Agani, SH. M.Si supaya Pemerintah Bireuen benar-benar dapat mengayomi masyarakat sampai level Kecamatan sehingga Pelayanan Dasar kepada masyarakat bisa lebih dekat, lebih cepat dan gratis, "ujarnya.
Selanjutnya, "Semua sektor diharapkan dapat membantu membangun bireuen, dan alhamdulillah selama 12 hari masa jabatannya terlihat sudah berjalan dengan baik. Dipenghujung sambutannya Bapak Wakil Bupati berharap supaya ASN dapat meningkatkan etos kerja yang lebih baik karena ini yang paling penting untuk meningkatkan kinerja kita, "harapnya.
"Kalau etos kita tinggi maka semangat kita juga tinggi dan semua yang kita lakukan akan mempengaruhi pembangunan di masyarakat, "pungkasanya Marbawi.
Kegiatan berlangsung selama 2 (dua) hari mulai tanggal 22 23 agustus 2017, hadir dalam lokakarya ini yaitu Asisten Pemerintahan serta SKPK terkait diantaranya Bappeda, Inspektorat, DPKA, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Disdukcapil, DPMG-PKB, Dinas PU Perumahan Rakyat, Badan Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Terpadu, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, bagian oragnisasi, camat dari 17 Kecamatan, Perawakilan Keuchik dan mukim dari Kecamatan Simpang Mamplam serta perwakilan LSM (Gerak dan PKPM).
Dalam kegiatan ini turut dihadari oleh beberapa narasumber baik tingkat Provinsi dan Kabupaten yaitu Bapak Restu Andy Surya dari Kesbangpol Provinsi Aceh, Bapak Mawardi, SSTP, M.Si selaku Kabag Tata Pemerintahan Setdakab Bireuen dan Bob Mizwar, SSTP, M.Si Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat.
Sebelumnya pada taggal 21 agustus 2017 juga turut dilakukan hal sama dengan menghadirkan perwakilan masyarakat, kelompok difable dan disabilitas untuk melahirkan matrik kewenangan kecamatan terkait dengan pelayanan dasar di tingkat Kecamatan dan matrik tersebut nantinya menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bireuen tentang pelimpahan sebahagian kewenangan Bupati kepada Camat. (faZ)
Tag :
NEWS
