JAKARTA --- Pemerintah Indonesia didesak segera menyikapi tragedi kemanusiaan yang berlangsung di Myanmar, serta menjadi pelopor dalam penanganan situasi buruk yang sedang menimpa etnis Rohingya. Demikian pernyataan Ketua Setara Institue, Hendardi kepada Rakyat Aceh melalui siaran pers, Minggu (3/9).
Menurutnya, tragedi kemanusiaan yang merenggut ratusan korban jiwa sejak dua pekan terakhir, secara etis dan politis menuntut kepedulian dari dunia intenasional, agar melakukan intervensi guna menyelesaikan persoalan tersebut. Dia menilai, negara-negara ASEAN jangan lagi berlindung dibalik prinsip untuk menghormati Myanmar terkait aksi genosida ini.
"Indonesia harus menjadi pelopor penanganan Rohingya, atas dasar rasa kemanusiaan kita tidak boleh membiarkan tragedi ini terus terjadi. Kami minta Presiden Jokowi segera menyikapi kondisi tersebut," sebutnya melalui siaran pers kemarin.
Dia menuturkan, pembiaran dunia internasional atas Rohingya ini diduga memiliki motivasi politik ekonomi kawasan, sehingga Aun San Su Kyi masih saja mendapatkan proteksi politik.
Karena, hingga kini belum ada rezim pengganti yang potensial dan akomodatif, khususnya demi menjaga kepentingan sejumlah negara regional serta internasional di Myanmar.
Padahal tukas Hendardi, krisis Rohingya merupakan suatu dinamika politik internal di Myanmar, sehingga tak berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kawasan seperti halnya ideologi kelompok radikal ISIS. Tetapi dampak masalah itu jika tidak terselesaikan, dapat mengganggu kawasan akibat dipicu oleh arus pengungsi serta pencari suaka (Asylum Seeker) ke Indonesia dan beberapa negara lain di kawasan Asia Pasifik.
Hendardi mengingatkan, selain bersikap secara etis Pemerintah Indonesia secara politis juga perlu mengantisipasi kelompok masyarakat yang berpeluang mengkapitalisasi isu ini untuk kepentingan politik di dalam negeri.
Pasalnya, dari populisme agama akan mendapat ruang kokoh diantara krisis kemanusiaan itu. Konon lagi, ada aktor yang terlibat memiliki perbedaan secara diameteral dalam soal agama dan etnis. Sehingga, diskriminasi ganda dan dugaan genosida itu bisa menghimpun solidaritas serta dukungan publik luas yang menyebabkan potensi ketegangan di dalam negeri.
Pada bagian akhir Hendardi mengindikasikan keterlibatan militer Myanmar dalam pembantaian etnis Rohingya, sebagai salah satu bukti bahwa kekerasan tersebut dipelopori oleh negara.
Dia mengaku, selain intervensi terhadap rezim Aun San Su Kyi, advokasi Myanmar juga sangat mungkin dipersoalkan karena ini kejahatan universal. Karena, genosida merupakan suatu kejahatan terburuk dan termasuk kompetensi absolute International Criminal Court (ICC), dengan yuridiksi internasional.
Hal senada juga dikemukakan oleh Erlangga Pratama, pengamat masalah luar negeri. Menurut lulusan pasca sarjana Universitas Indonesia (UI), insiden pembantaian etnis Rohingya sebagai suatu pelanggaran HAM berat,"Tindakan ini merupakan pembersihan etnis, keji dan tidak beradab. Apalagi dilakukan secara masif, sistematis dan terstruktur yang memalukan ASEAN. Seharusnya Myanmar harus dikucilkan oleh negara-negara regional," sebutnya via seluler kemarin.
Erlangga Pratama menambahkan, tindakan Myanmar yang membersihkan etnis Rohingya di Rakhine State, dengan penduduk mayoritas umat muslim ada hubungan erat dengan sumber kekayaan daya alam di wilayah itu. Dia berharap, isu Rohingya ini menjadi jembatan bagi Pemerintahan Jokowi guna memperbaiki hubungan dengan umat Islam.
Sehingga, patut mendukung aksi unjuk rasa atas solidaritas Rohingya, serta segera mengeluarkan kebijakan diplomatik terhadap Myanmar. (BT)
