BIREUEN --- Miliaran rupiah anggaran publik untuk membiayai program padi, jagung dan kedelai (Pajali) di Kabupaten Bireuen kembali menuai kegagalan. Parahnya, upaya khusus (Upsus) yang melibatkan unsur TNI dengan sumber biaya APBN TA 2018, diduga malah jadi ladang korupsi pejabat Dinas Pertanian setempat.
Informasi yang diperoleh Radar Aceh menyebutkan, miliaran rupiah anggaran digelontorkan pemerintah Jokowi, guna pengembangan sektor pertanian itu, kini dikabarkan gagal total. Akibat kerakusan pejabat daerah, yang telah semena-mena mengelola program ketahanan pangan nasional tersebut.
Berdasarkan data yang terhimpun, Dinas Pertanian tahun ini, tercatat mengelola program Pajali dengan rincian 200 ha padi Gogo, 815 ha jagung dan 355 ha kedelai. Seluruhnya, tersebar diberbagai pelosok desa pedalaman pada beberapa kecamatan di wilayah itu.
Ironisnya, sejumlah sumber petani yang ditemui media ini mengaku, pekerjaan itu seharusnya dikerjakan oleh Kelompok Tani (Poktan), tetapi dalam praktiknya hampir semua diintervensi oleh pejabat dinas, serta campur tangan oknum TNI.
"Sebagian program ini fiktif, luas area tak sesuai dengan rencana kegiatan. Paling hanya ditanami untuk sekedar formalitas semata. Pejabat dinas terlibat mengeruk untung, dari Upsus Pajali ini," ungkap petani yang minta tidak ditulis nama.
Menurut dia, permainan kotor tersebut juga dilakukan dengan modus membeli semua kebutuhan, mulai bibit, pupuk dan lain-lain secara kolektif oleh pejabat dinas. Padahal, seharusnya seluruh dana yang tersedia harus ditransfer ke rekening Gapoktan, selaku pelaksana program tersebut.
"Kami menduga berita acara serahterima bantuan ini, dimanipulasi oleh pejabat dinas. Sehingga, semua bisa dilakukan sesuka hati mereka," tukasnya.
Sumber itu menandaskan, berbagai indikasi ketimpangan program pembangunan, sejak beberapa tahun terakhir terjadi pada Dinas Pertanian setempat. Selain kasus cetak sawah baru dan pengadaan sapi, sejumlah masalah lain yang terjadi seolah tak pernah teraentuh hukum. Padahal, puluhan miliar anggaran publik ludes disikat pejabat instansi ini selama hampir 10 tahun terakhir.
Kadis Pertanian Kabupaten Bireuen, Ir Alibasyah M.Si melalui Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura, Ir Meutia yang dikonfirmasi terkait indikasi penyimpangan ini membantah semua tudingan tersebut.
Menurutnya, seluruh anggaran kegiatan bersunber dari APBN TA 2018 dan sudah ditransfer ke rekening kelompok. Dia mengaku, program ini bukan dibekingi oleh TNI tapi merupakan kerjasama, guna mendampingi pelaksanaan kegiatan.
Ditambahkannya, program ketahanan pangan nasional itu, hingga kini belum berjalan secara maksimal di seluruh tanah air,"Setau saya lahan yang tersedia untuk program penanaman kedelai, sudah sesuai rencana. Jika tidak semua ditanami, kami tidak mengerti juga hal ini," jelasnya.
Meutia membantah bika disebutkan kegiatan itu hanya sebatas formalitas. Karena luas lahan diukur sesuai GPS, sehingga tidak mungkin terjadi praktik permainan oleh pihak dinas.
"Untuk program padi Gogo memang belum dimulai, karena kondisi musim kemarau. Sedangkan jagung kini masih menunggu benih, rencananya Agustus mendatang sudah ditanami," ungkapnya yakin. (A 007)
Tag :
NEWS
