| Foto : Istimewa |
JAKARTA – Kejaksaan Agung telah menindaklanjuti semua laporan dan pengaduan masyarakat terhadap kinerja jaksa. Hasil pemeriksaan diketahui 60 persen dari pengaduan tersebut hanya surat kaleng.
Inspektur II pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Feri Wibisono mengatakan, hasil pemeriksaan Bidang Pengawasan Kejaksaan diketahui, 60 persen laporan dan pengaduan yang diterima hanya surat kaleng.
”Pengaduan bertujuan hanya untuk menjatuhkan pejabat tertentu,” ujar mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam seminar di Hotel Atlet Century, Jakarta, Rabu (19/7).
Inspektur II pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Feri Wibisono mengatakan, hasil pemeriksaan Bidang Pengawasan Kejaksaan diketahui, 60 persen laporan dan pengaduan yang diterima hanya surat kaleng.
”Pengaduan bertujuan hanya untuk menjatuhkan pejabat tertentu,” ujar mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam seminar di Hotel Atlet Century, Jakarta, Rabu (19/7).
Dia mengatakan, disebut surat kaleng karena banyak pengaduan tidak dilengkapi data-data yang akurat, sehingga tidak bisa ditindaklanjuti.
Dalam kesempatan itu, Feri mengungkapkan, ada perlakuan diskriminasi pemerintah terhadap institusi penegak hukum tersebut. Diskriminasi pemerintah terhadap Kejaksaan di antaranya terkait kewenangan dan anggaran untuk korps Adhyaksa. Dia menyebut diskriminasi itu antara Kejaksaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Di Bawah Ekspektasi
”Di sana (KPK) boleh melakukan penyadapan, di sini (Kejaksaan) tidak boleh. Di sana (KPK) boleh melakukan pencekalan tanpa harus status hukum yang jelas, di sini (Kejaksaan) harus berstatus hukum tersangka,” ujar mantan Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho mengatakan, prestasi Kejaksaan masih jauh di bawah ekspektasi masyarakat. Sebab, Kejaksaan kurang transparan dalam penanganan perkara dan kurang memublikasikan capaian-capian kinerjanya kepada publik.
Menurutnya, Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejaksaan harus membuat strategi yang tepat untuk mempublikasikan prestasi-prestasi Kejaksaan RI yang telah dicapai. Selain itu, lanjutnya, butuh gebrakan-gebrakan konkret, bukan hanya gagasan-gagasan yang diungkap dari seminar ke seminar.(sm)
Dalam kesempatan itu, Feri mengungkapkan, ada perlakuan diskriminasi pemerintah terhadap institusi penegak hukum tersebut. Diskriminasi pemerintah terhadap Kejaksaan di antaranya terkait kewenangan dan anggaran untuk korps Adhyaksa. Dia menyebut diskriminasi itu antara Kejaksaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Di Bawah Ekspektasi
”Di sana (KPK) boleh melakukan penyadapan, di sini (Kejaksaan) tidak boleh. Di sana (KPK) boleh melakukan pencekalan tanpa harus status hukum yang jelas, di sini (Kejaksaan) harus berstatus hukum tersangka,” ujar mantan Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho mengatakan, prestasi Kejaksaan masih jauh di bawah ekspektasi masyarakat. Sebab, Kejaksaan kurang transparan dalam penanganan perkara dan kurang memublikasikan capaian-capian kinerjanya kepada publik.
Menurutnya, Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejaksaan harus membuat strategi yang tepat untuk mempublikasikan prestasi-prestasi Kejaksaan RI yang telah dicapai. Selain itu, lanjutnya, butuh gebrakan-gebrakan konkret, bukan hanya gagasan-gagasan yang diungkap dari seminar ke seminar.(sm)
Tag :
NEWS
