Laporan : Usman Cut Raja
Kelangkaan pupuk bersusidi rutin terjadi dihampir semua wilayah di Aceh. Sementara stock pupuk melimpah diberbagai gudang produsen. Ada apa hingga banyak petani menjerit ketiadaan pupuk. Wartawan Media ini coba menguak biang terjadinya pupuk kosong di kios kios pengencer.
Memang, persoalan pupuk bersubsidi ibarat benang kusut yang sulit diurai. Namun tidak dimungkiri, pupuk bersubsidi ditengarai dikuasai oleh mafia dan bancakan oknum-oknum tertentu. Muncul kecurigaan, mafia pupuk lah yang menjadi biang kelangkaan pupuk karena mereka menguasai jaringan distribusi serta berkolusi dengan oknum pejabat. Bahkan ada pupuk bersubsidi yang mengalir ke luar negeri.
Sebenarnya, benang kusut subsidi pupuk di Aceh bisa dtengarai bila pemerintah serius menanganinya. Disinyalir, kebocoran-kebocoran terjadi akibat lemahnya pengawasan dan kuatnya cengkeraman mafia. Kalau ini terus terjadi, mustahil pemerintah Aceh bisa mempertahankan Aceh sebagai lumbung beras.
Disisi lain penyebab utama kelangkaan pupuk, akibat adanya penurunan kuota dari pemerintah pusat, namun sejumlah fakta dan pernyataan dari berbagai pihak, justru memunculkan persepsi yang patut dicurigai adanya upaya spekulasi yang dilakukan oleh oknum tertentu yang diduga kuat menjadi biang utama penyebab kelangkaan itu.
Sementara, fakta yang lebih mencengangkan, yaitu berdasarkan data yang terhimpun baik di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Aceh maupun produsen PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang telah menyalurkan pupuk lebih dari kuota yaitu 74.000 ton/tahun.
Terlihat antara kebutuhan dengan jumlah realisasi pupuk sepertinya sudah lebih dari cukup, namun faktanya banyak wilayah di Aceh mengalami krisis pupuk.
Lalu mengapa semua ini bisa terjadi, anehnya lagi kelanggkaan pupuk rutin terjadi setiap menjelang musim tanam. Jika merujuk kepada pemberitaan media massa, para distributor dan jaringan agennya selalu disebut disebut sebagai biang pupuk hilang. Modus yang dilakukannya memang cukup beragam. Terdengar, ada pupuk bersubsidi yang dijual ke wilayah lain bahkan diseludup ke luar negeri. Polisipun memang pernah menangkapnya.
Yang "unik", dalam kasus ini, penyelewengan pupuk kerap dipersalahkan adalah petani. Petani kerap dituding lebih suka menjual pupuk subsidi ke kalangan perkebunan. Soalnya, selisih harga terbilang lebar. HET pupuk bersubsidi hanya Rp 1.800/kg. sedangkan pupuk untuk perkebunan mencapai Rp 6000/kg.
Selain itu, kalangan perkebunan juga kerap dituding memborong pupuk bersubsidi. Yang sangat disayangkan aparat pemerintah yang mengawasi pertedaran pupuk bersubsidi tak pernah menyasar secara lebih serius ke kalangan perkebunan besar. Kalangan perkebunan besar ini seperti terlewatkan dalam wacana pelaku perembesan pupuk bersubsidi.
Padahal, menilik skala usaha dan kesenjangan harga pupuk di pasar, logisnya pemerintah lebih mengawasi peredaran lalu lintas pupuk di gudang-gudang mereka. Memang, kalangan perkebunan kerap berkilah bahwa yang mereka pesan dari pemasok adalah pupuk non subsidi, tapi alibi semacam ini dengan mudah dibongkar, jika saja ada kemauan.
Aparat kepolisian maupun kejaksaan pasti mempunyai teknik-teknik canggih untuk menyasar kalangan mafia pupuk. Dalam masalah ini PT PIM patut diberi acungan jempol, mareka tidak segan dan pandang bulu dalam menindak distributor nakal.
Terdapat sejumlah distributor nakal wilayah Aceh yang dipecat. Bahkan untuk peringatan akhir.sudah sering dilakukan. Memang memecah sengkarut pupuk bersubsidi membutuhkan kecerdasan dan kecepatan.
Sementara bagi petani, lebih baik terlambat makan daripada terlambat memupuk tanaman. Terlambat memupuk tanaman sehari bisa berakibat hasil panen menurun.
Dalam kenyataannya sengkarut pupuk bersusidi terus berulang setiap tahun terutama disaat musin tanam. Padahal, perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi yang dikenal dengan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) sudah sangat rapi tersusun. Tapi lagi lagi siapa mau selusuri
Bukankah Pemerintah kabupaten/kota dan provinsi Aceh tinggal mengesahkan usulan tersebut sehingga kebutuhan sesuai pasokan. Namun yang terjadi para petani di hampir semua wilayah Aceh kesulitan mendapatkan urea.
Terasa aneh karena pupuk bersubsidi adalah barang yang pendistribusinya tertutup. Artinya, pupuk bersubsidi tidak diperjualbelikan secara bebas. Produsen dan distributor PT PIM misalnya, hanya menyalurkan pupuk sesuai RDKK yang ada. Apalagi ruang gerak distributor pupuk bersubsidi tidak sebebas dulu lagi. Setiap distributor hanya menangani wilayah yang ditunjuk.
Ruang gerak penyelewengan pupuk bersubsidi pun sudah demikian dipersempit dengan mengubah warna pupuk dari putih menjadi pink. Jadi, sejak dari hulu sampai hilir, alur distribusi pupuk bersubsidi sudah dibuat demikian ketat agar mempersempit ruang gerak penyelewengan yang membuat pupuk langka.
Namun, mengapa petani masih menjerit pupuk langka? Mungkin ada dua faktor penyebab. Pertama, tentu saja RDKK. RDKK sering menjadi biang keladi kelangkaan karena ketidakakuratan luas tanam dan pengajuan kebutuhan.
Ketidakakuratan data itulah yang menjadi biang kerok alokasi urea subsidi mengalami kelangkaan di Aceh.Tentu saja berkurangnya alokasi urea bersubsidi ini membuat petani kesulitan pupuk.
Bertambah lagi alokasi pupuk tahun ini lebih kecil dibandingkan realisasi penyaluran tahun tahun sebelumnya yang mencapai 90 ribu ton lebih.
Ada dua kemungknan pengurangan jatah pupuk untuk Aceh tahun ini. Petama, bisa karena gagalnya lobi Pemerintah Provinsi Aceh ke pusat atau akibat ketidakakuratan penyusunan RDKK dari kabupaten/kota. Kedua, meskipun pupuk bersubsidi sudah berwarna pink, penyelewengan di lapangan masih terjadi. Bahkan disinyalir ada jaringan tertentu yang sering meminta paksa pada kios kios pengencer untuk dibawa kedaerah lain atau dijual keperkebunan.
Harusnya kelangkaan pupuk menjadi musuh bersama di provinsi yang mengklaim diri sebagai sentra lumbung beras. Jangan biarkan daerah ini disesaki orang yang tidak mau tahu tentang manajemen antisipasi pupuk bersusidi. Jangan biarkan petani selalu menjerit. Jika petani terus dalam kondisi apoh apah jangan harap Aceh bisa makmur.
