RADAR ACEH | Banda Aceh - Jika model pembangunan hanya terfokus pada fisik saja dan jika Hutang keluar negeri sebagai solusi Aceh dalam meningkatkan pelayanan kesehatan Aceh. Pemerintah Aceh harus berfikir dua kali. Apakah itu sudah merakyat.
Hal tersebut di sampaikan Muhammad Zami yang menjabat sebagai Ketua Umum DEMA-FAH UIN Ar-Raniry, kepada Radaraceh.com melalui rilis kirimannya, Selasa 06/09/16).
"Menurut amatan kami, bahwa selama ini pemerintah Aceh malah terkesan tidak mau transparan mengenai kebijakan tersebut dengan bukti, sampai saat ini tidak ada kejelasan penginformasian dan yang sangat kita sesalkan tidak adanya sidang input pendapat secara nyata juga tanpa sosialisasi kepada masyarakat luas apa lagi pemuda" Pungkas Zami.
Dia menambahkan, "lagi-lagi kita melihat pemerintah Aceh hanya tergiur pada pembangunan fisik saja, padahal masalah sebenarnya ada pada pelayanan dan mutu sumberdaya tenaga kesehatan. selain itu pinjaman kepada Bank Kfw Jerman kurang lebih senilai 1,9 Triliun merupakan keputusan yang sepihak tanpa memikirkan masalah keuangan Aceh dan juga kesanggupan Aceh untuk membayarnya nanti,"Tegas putra kelahiran Peureulak tersebut
Jika memang itu adalah sebuah keharusan ataupun urgen kenapa rumah sakit yang sudah ada, di tingkatkan level dan akreditasi sebagi solusi, dan sumber dana nya pun masih ada yaitu OTSUS tanpa harus berhutang.
Bukan meragukan namun selama ini cukup banyak pembangunan fisik yang tidak terealisasi dengan baik malahan banyak gedung publik yang terbengkalai di berbagai kabupoaten/kota di Aceh.
Jangan sampai Aceh larut dan terlilit dalam utang karena beban tersebut akan ditanggung dan dirasakan oleh anak cucu generasi Aceh dimasa yang akan datang.
Kami minta Pemerintah Aceh (Gubernur Aceh dan DPRA) agar tidak tergesa-gesa dan memaksakan kehendak dalam memutuskan perkara ini" ungkap Dewan Eksekutif mahasiswa FAH UIN Ar Raniriy,(RI).
