By : Wibowo
RADAR ACEH | Tumbangnya Presiden Soekarno dan naiknya Jenderal Suharto disambut gembira Washington. Presiden Richard M. Nixon sendiri menyebut hal itu sebagai "terbukanya upeti besar dari Asia". Indonesia memang laksana peti harta karun yang berisi segala kekayaan alam yang luar biasa.
Jika oleh Soekarno kunci peti harta karun ini dijaga baik-baik bahkan dilindungi dengan segenap kekuatan yang ada, justru sebaliknya oleh Suharto, kunci peti harta karun ini malah digadaikan dengan harga murah kepada Amerika Serikat (AS).
"Salah satu hal yang paling prinsipil dari pergantian kepemimpinan di Indonesia, dari Soekarno ke Suharto adalah bergantinya karakter Indonesia dari sebuah bangsa yang berusaha menerapkan kemandirian berdasarkan kedaulatan dan kemerdekaan, menjadi sebuah negara yang bergantung pada kekuatan imperialisme dan kolonialisme Barat", demikian Suar Suroso dalam bukunya, Bung Karno Korban Perang Dingin, yang terbit pada 2008.
Prosesi digadaikannya seluruh kekayaan alam negeri ini kepada jaringan imperialisme dan kolonialisme Barat terjadi di Swiss, November 1967, Jenderal Suharto mengirim satu tim ekonomi yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Ibnu Sutowo, dan Adam Malik.
Tim ini kelak disebut sebagai Mafia Barkeley, menemui para CEO (Chief Executive Officer ) korporasi multinasional yang dipimpin oleh Rockefeller (keturunan Yahudi).
Dalam pertemuan inilah tanah Indonesia yang kaya raya dengan bahan tambang dan migas dikapling-kapling seenaknya oleh mereka dan dibagikan kepada korporasi-korporasi asing, Freeport antara lain mendapatkan gunung emas di Irian Jaya, demikian pula yang lainnya. Bahkan landasan legal formal untuk mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia pun dirancang di Swiss yang kemudian dikenal sebagai UU Penanaman Modal Asing Tahun 1967. Dan jangan lupa, semua CEO korporasi asing tersebut dikuasai oleh jaringan Yahudi Internasional.
Freeport mendapatkan gunung tembaga di Papua Barat (Henry Kissinger, pengusaha Yahudi AS, duduk dalam Dewan Komisaris).
Sebuah konsorsium Eropa (termasuk Inggris) mendapatkan Nikel di Papua Barat. Sang Raksasa Alcoa mendapatkan bagian terbesar dari bauksit Indonesia.
Sekelompok perusahaan Amerika, Jepang, dan Perancis mendapatkan hutan-hutan tropis di Kalimantan, Sumatera, dan Papua Barat.
Brad Sampson, seorang mahasiswa yang meraih Ph.D dari Northwestern University AS melakukan penelitian tentang Indonesia di awal Orde Baru.
Pengamat Indonesia yang terkenal kritis, Prof. Jeffrey Winters diangkat sebagai promotornya. Indonesianis asal Australia, John Pilger, menulis buku dan mengutip hasil penelitian yang telah dilakukan Brad Sampson di atas. Inilah sebagian kutipannya:
"Dalam bulan November 1967, menyusul tertangkapnya 'hadiah terbesar' (istilah pemerintah AS untuk Indonesia setelah Presiden Soekarno jatuh dan digantikan oleh Suharto), maka hasil tangkapannya itu dibagi-bagi".
The Time Life Corporation mensponsori konferensi istimewa di Jenewa, Swiss yang dalam waktu tiga hari membahas strategi pengambil-alihan Indonesia.
Di seberang meja, duduk orang-orang Suharto yang oleh Rockefeller dan pengusaha-pengusaha Yahudi lainnya disebut sebagai 'ekonom-ekonom Indonesia yang korup'.
Di Jenewa, Tim Indonesia terkenal dengan sebutan 'The Barkeley Mafia', karena beberapa di antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah AS untuk belajar di Universitas California di Barkeley.
Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para majikannya yang hadir.
Menyodorkan butir-butir yang dijual dari negara dan bangsanya.
Tim Ekonomi Indonesia menawarkan: "Tenaga buruh yang banyak dan murah, cadangan dan sumberdaya alam yang melimpah, dan pasar yang besar".
Saat ini kaum buruh di seluruh kota-kota di Indonesia pada tanggal 28 Oktober 2013 yang baru lalu, turun ke jalan-jalan melakukan aksi mogok dan menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP).
Aksi turun ke jalan dan aksi mogok kerja ini menekan Pemprov DKI agar tuntutan mereka segera disetujui. Mengingat beban hidup mereka semakin hari makin terasa kian berat.
Salahkah kaum buruh menuntut haknya?
Dampak demokrasi maka lahirlah kapitalisme neokolonialisme.
Dari kapitalisme neokolonialisme ini akhirnya melahirkan imperialisme.
Menurut Soekarno, imperialisme adalah suatu stelsel (sistem) yang mencelakakan manusia, karena telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain sebagai akibat dari kerakusan segelintir orang (kaum borjuis).
Selanjutnya menurut Ir. Soekarno dalam bukunya Dibawah Bendera Revolusi, hlm.12, pengambilan nilai lebih ini dinamakan merwaarde, yaitu "memakan hasil pekerja orang lain dengan cara tidak memberikan keuntungan yang seharusnya menjadi bagian kaum buruh yang bekerja menghasilkan keuntungan tersebut". Dalam Islam, mengambil kelebihan atas dasar eksploitasi tersebut dinamakan riba.
Oleh karena itu, kaum buruh menuntut haknya mereka agar mereka dapat hidup layak seperti masyarakat lainnya yang telah banyak menikmati fasilitas ekonomi akibat Revolusi Ekonomi yang salah jalan.
Tidak salah kiranya kaum buruh dan masyarakat lainnya yang hidupnya dibawah garis kemiskinan menuntut haknya agar mereka dapat hidup layak pula yang sesuai dengan standar hidup kelayakan ekonomi baik pangan, sandang, dan papan. Dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 bahwa tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Lihat Protokolat Yahudi butir 5, bunyinya: "Menaikkan upah para pekerja. Akan tetapi di waktu yang sama kita naikkan harga barang-barang pokok sehingga para pekerja kembali meminta kenaikan upah tersebut. Dengan begitu pabrik akan hancur dan para pekerja ribut dengan masalah kenaikan upah dan sebagainya".
DAFTAR PUSTAKA
1. Ahmad Syalabi, Sejarah Yahudi & Zionisme, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2005, Cet. 1, hlm. 286-294.
2. Eggi Sudjana, SBY Antek Yahudi AS ?, Jakarta: Ummacom Press, Januari 2011, Cetakan 1, hlm. 41-44.
3. Soekarno, Dibawah Bendera Revolusi, hlm. 12.
4. Amandemen UUD 1945.
