Anggota DPR RI Komisi III Fraksi PKS Puji YARA 

Banda Aceh - Anggota DPR RI Komisi III Fraksi PKS, M. Nasir Djamil kunjungan ke Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA ) di Jl. Pelangi No. 88 Gampong Keuramat, Banda Aceh, Minggu 7 Mei 2017.

Korban Tsunami Aceh tahun 2004 yang ditampung di Gampong Bakoy Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar yang hingga saat ini belum memiliki tempat tinggal, korban tersebut saat ini di tampung di kantor YARA, pada tanggal 2 Mei 2017, salah satu korban penggusuran mengajukan euthanasia (suntik mati) ke Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Anggota DPR RI Komisi III Fraksi PKS, M . Nasir Djamil yang membidangi hukum langsung merespon persoalan penggusuran di wilayah Aceh Besar, melihat kondisi korban penggusuran, Nasir Djamil mengatakan bahwa, pemerintah Aceh Besar lebih kejam dari Ahok, kejamnya gubernur Jakarta yang akrab disapa Ahok, pada waktu penggusuran masih menyiapkan rumah susun bagi korban penggusuran,"Ucap anggota DPR RI asal Aceh ini.

Jumlah pengungsi yang di gusur sebanyak 18 Kepala Keluarga (KK), hak-hak untuk mendapatkan perlindungan, yang tercantum dalam Undang- Undang Dasar (UUD 45) yang bunyinya "Melindungi segenap bangsa Indonesia" jadi pemerintah itu melindungi dan menyejahterakan warganya, terkadang kita prihatin dengan kejadian ini,"keluhnya.

Lanjutnya yang begini - begini tidak bisa diatasi saya bingung, rakyatnya dibiarkan tidak terurus, dengan adanya kejadian ini saya sangat kaget tempat tinggal pengungsi Tsunami di bongkar, rasanya tidak masuk akal kalau pemerintah tidak bisa mengatasinya, kalau YARA saja bisa nampung masak pemerintah tidak bisa padahal YARA hanya LSM yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya sarana prasarana bisa menampung, pemerintah seharusnya bisa berbuat lebih,"Ucap Nasir Djamil dengan nada sedih.

Politisi asal Aceh ini juga mengatakan, langkah yang saya ambil hari senin saya kembali kejakarta dan melapor ke pimpinan DPR RI, bahwa ada warga di Aceh yang mengalami nasib seperti sekarang ini, semoga pimpinan DPR RI segera menyampaikan kepada menteri yang terkait dan segera merespon persoalan tersebut,"harap Nasir Djamil, (AR,01).
Tag : NEWS
Back To Top