RADAR Aceh - Bireuen | Panglong dijadikan tempat penimbunan ilegal loging, kayu yang berukuran besar tersebut disiyalir tidak punya dokumen serta izin "oprasi " , somel itu tepatnya digampong krung baroe, kecamatan peusangan kabupaten Bireuen.
Anehnya lagi, praktek yang dilakukan panglong tersebut sudah tidak memperdulikan aparat hukum diwilayah ini, oprasi yang kerap dilakukan seakan- akan ada yang lindungi pihak panglong.
Dalam hai ini wartawan RADAR ACEH, mencoba untuk mengkomfirmasi kepada pihak panglong setempat, selasa (13/05).
Dilokasi panglong itu, tidak ada satu pun para pekerja yang bersedia untuk dimintai keterangan, menyangkut asal muasal kayu dan pemilik panglong setempat.
" Kami hanya pekerja disini, tidak tau pemiliknya siapa dan dari mana asal kayu itu didapatkan, juga ngak ngerti", jelas para pekerja yang namanya juga dirahasiakan kepada RADAR ACEH.
Dikhawatir kan, bila hal ini terus terjadi dalam kabupaten bireuen bisa berdampak buruk , dan berpotensi erosi serta bencana longsor, hingga banjir bandang pun tak terelakan akibat ulah para mafia kayu tersebut.
Undang-undang yang digunakan oleh penengak hukum adalah UU No 41 Tahun dan UU No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, (3) UU No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya ALam Hayati dan Ekosistemnya. undang-undang ini belum sanggup untuk menjamah para mafia pelaku intelektual kejahatan kehutanan.
Jika merujuk kepada Undang-Undang 41/1999 Tentang Kehutanan, yang paling banyak terjerat adalah para pelaku lapangan seperti buruh tebang dan buruh angkut (masyarakat), dan pemilik jasa transportasi yang membawa dan atau memindahkan kayu hasil tebangan liar dari suatu tempat ke tempat lain.
Para pelaku terbukti menduduki kawasan hutan, menebang, membawa, menguasai, memiliki, dan mengangkut hasil hutan tanpa izin yang sah (pasal 50 ayat 3 UU 41/1999). Permasalahan utama gagalnya penegakan hukum, sulit dalam membongkar kasus illegal logging untuk menjerat aktor - aktor intelektualnya yang terlalu kuat.( Is)
