BIREUEN --- Pengelolaan mega proyek transmigrasi lokal (Translok) di kawasan Gampong Cot Kruet, Kecamatan Peudada diduga berkubang persoalan dan penyimpangan.
Selain pembangunan 135 unit rumah serta fasilitas pendukung yang terindikasi sarat korupsi, penanganan proyek bernilai puluhan miliar rupiah itu juga dituding jadi "ladang empuk" pejabat Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Bireuen.
Informasi yang diperoleh Radaraceh menyebutkan, macam ketimpangan terjadi dalam pengelolaan mega proyek Translok Alue Kuta Gampong Cot Kruet.
Mulai proses awal sejak pembangunan komplek transmigrasi serta sarana pendukung, berupa jalan lingkungan, rumah ibadah, gedung sekolah dan berbagai fasilitas lainnya yang ditengarai tidak dikerjakan sesuai standar, bahkan terkesan asal jadi.
Setelah itu, diantara 135 unit rumah yang dibangun dalam tiga tahap ada sebagian diperjualbelikan oleh oknum pengelola lapangan.
Tindakan curang ini, baru diketahui ketika beberapa kepala keluarga dari luar Kecamatan Peudada, mengaku mendapat rumah translok dengan membayar uang hingga mencapai Rp 18 juta per unit.
Budiah Ali (43) yang mengaku warga setempat kepada wartawan menuturkan, persoalan Translok Alue Kuta terkesan sebagai proyek siluman dan menguntungkan segelintir oknum.
Terutama, para pejabat serakah yang berkolaborasi dengan rekanan serta preman yang ikut terlibat menggerogoti uang rakyat.
Menurut dia, program transmigrasi lokal tidak dikelola secara efektif dan efesien. Diantaranya pembagian lahan perkebunan pada lahan usaha (LU) 2 dan 3 tidak diberikan sepenuhnya ke masyarakat translok, namun area seluas 1000 ha diserobot oleh para pengelola.
"Hanya beberapa KK saja yang menerima lahan perkebunan, sementara sisanya diambil alih oleh pengelola lapangan yang merupakan kaki tangan pejabat dinas terkait," ungkapnya.
Dia menambahkan, persoalan lain yang terjadi dalam program translok ini yaitu pada penyaluran jatah hidup (jadup), bibit tanaman perkebunan, pupuk serta obat semprot. Menurut Budiah Ali, selain bantuan yang diberikan tidak layak konsumsi, juga tidak dibagi secara merata atau sering dipotong oleh oknum pengelola translok.
Selain itu, sejumlah sumber lain mengatakan jika minyak tanah yang dibagikan kepada warga transmigrasi ini, bersumber dari tambang ilegal yang berada dibeberapa kawasan dalam Kabupaten Bireuen.
"Jika dicek beberapa penerima rumah translok ada yang ber KK ganda, artinya sejumlah penerima mendapat jatah lebih dari satu unit rumah per orang. Saya siap bertanggungjawab atas semua informasi yang saya sampaikan ini," sebutnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian, Ridwan SH melalui Kabid Transmigrasi, Ilyas S.Pd membantah semua tudingan itu. Menurut dia, pihaknya sudah bekerja secara maksimal dalam mengelola program translok tersebut, supaya memberi solusi terbaik untuk peningkatan ekonomi masyarakat di kawasan pedalaman Peudada.
Ilyas mengaku, fasilitas rumah dibangun sesuai ketersediaan anggaran sehingga hasilnya masih ada kekurangan loteng (plafon), namun sudah layak huni.
Menyangkut penyaluran unit rumah bagi sasaran penerima, menurutnya telah sesuai dengan data yang diajukan perangkat desa bersama aparat kemukiman.
Terkait adanya warga luar Peudada menerima rumah translok, dia mengaku itu merupakan petani penggarap yang melakukan aktifitas di kawasan tersebut sebelum translok dibangun.
Dia membantah keras tudingan ada penerima rumah ganda, karena semua sudah melewati proses administrasi, sehingga mustahil jika setiap KK mendapatkan lebih dari satu unit rumah translok.
Namun, menyangkut adanya transaksi jual beli rumah bantuan ini, Ilyas mengaku pihaknya sudah pernah mendengar isu itu tapi setelah dicek ke lokasi belum menemukan bukti kebenaran tudingan tersebut.
"Jika rekan-rekan memiliki informasi siapa yang menjual rumah, mohon bantulah kami untuk kita buktikan. Karena persoalan ini tidak dapat ditolerir dan harus ditindak tegas, karena sampai sekarang saya belum bisa mendapatkan buktinya," sebut Ilyas.
Menyangkut persoalan jadup, dia menuturkan semua bahan makanan pokok yang disalurkan masih layak konsumsi, termasuk beras sesuai dengan standar Bulog. Tetapi, karena warga translok sering telat mengambil bahan makanan itu sehingga kualitasnya terkadang sudah kurang bagus, namun masih sangat layak untuk dikonsumsi.
Terkait masalah pupuk, dia mengaku pihaknya selalu menyalurkan produk berkualitas tinggi demi meningkatkan produktifitas hasil perkebunan warga translok. Sedangkan persoalan minyak tanah, Ilyas mengaku dirinya tidak tahu bersumber dari mana.
Karena pihaknya selaku penerima dari rekanan pelaksana, hanya memastikan bahwa barang telah masuk sesuai progres.
"Masalah lahan usaha, memang baru dibagikan untuk LU 1 terlebih dahulu, tetapi setelah area perkebunan ini berhasil ditanami dan sudah panen, baru bisa dibagi untuk LU 2 dan LU 3," jelasnya.
Dia berharap, semua pihak dapat mendukung program translok agar memperoleh hasil maksimal. Apabila ada persoalan di lapangan, supaya dapat berkoordinasi dengan dirinya.
Sehingga, tidak terjadi dinamika yang berpotensi menyebabkan polemik dalam upaya pengembangan usaha ekonomi masyarakat, khususnya bidang perkebunan warga transmigrasi di Kabupaten Bireuen. (Ab,007)
