LANGSA - Walikota Langsa Usman Abdullah, SE menyampaikan bahwa pemerintah gampong agar dalam mengelola dana desa benar-benar sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Hal tersebut ditegaskan Walikota dalam sambutan pada acara Malam Resepsi Hari Ulang Tahun (HUT) ke 16 Kota Langsa bertempat di pendopo Walikota, selasa (17/10/2017).
Menurut Walikota, dari informasi Kemendes ada lebih dari 600 kepala desa di Indonesia yang bermasalah dengan hukum terkait pengelolaan Dana Desa. " Kami berharap tidak ada satupun geuchik di Kota Langsa yang bermasalah dengan hukum terkait pengelolaan Dana Desa" kata Usman Abdullah.
Lanjutnya, oleh karena itu saya perintahkan inspektorat, BPKD, DPMG, dan para camat bekerjasama dengan pendamping P3MD untuk betul-betul serius mendampingi pemerintah gampong dalam pengelolaan dana desa. " Kami mengapresiasi inisiatif inspektorat untuk membuat klinik konsultasi pengelolaan dana desa"
Demikian juga kami berharap teman-teman dari kepolisian maupun kejaksaan agar tidak segan-segan berkoordinasi dengan kami untuk memastikan penggunaan dana desa efektif, efisien, dan taat hukum. " Kita turun bersama-sama ke gampong-gampong, kita bina mereka agar tidak melakukan kesalahan administrasi apalagi korupsi. Kehadiran bersama kita ke gampong juga memberikan motivasi agar pemerintah gampong jangan takut berinovasi atau berkreasi, yang penting patuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku" jelas Usman Abdullah.
Kata Walikota, kami senang dan menghargai inovasi beberapa gampong, seperti Sidodadi, Seulalah Baru, Karang Anyar, Paya Bujok Beramo, dan beberapa gampong lainnya. Mudah-mudahan itu dikembangkan dan ditularkan semangatnya sehingga gampong-gampong di Langsa ini maju semuanya. Jika gampong maju otomatis kotanya jadi maju.
Kami juga ingin sampaikan bahwa pada tahun 2017 Pemerintah Kota Langsa mendapatkan dukungan program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat, baik melalui kegiatan yang bersifat karitatif maupun pemberdayaan. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Kami mengapresiasi atas kinerja OPD yang termasuk dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan para pendamping atau fasilitator program sehingga program penanggulangan kemiskinan di Kota Langsa bisa berkelanjutan.
Diakhir sambutannya Usman Abdullah juga menyampaikan pesan terkait pengelolaan dana desa. Mengacu pada kebijakan pemerintah pusat, prioritas penggunaan dana desa itu untuk 4 hal, yaitu: Pertama, Embung desa agar pertanian maju, Kedua Olah raga agar kaum muda sehat jasmani dan rohani serta terhindar dari perilaku salah seperti penyalahgunaan narkoba, Ketiga Produk unggulan gampong sehingga perekonomian gampong menjadi maju, dan Keempat Penguatan BUMG sehingga bisa menjadi penguat modal social dan ekonomi di gampong.
Terkait dengan kebijakan tersebut maka saya minta agar pemerintah gampong memperhatikan dan mempedomani kebijakan tersebut sebagai acuan dalam penyusunan APBG.
Hadir dalam acara Resepsi Hari Ulang Tahun (HUT) ke 16 Kota Langsa tersebut Rekan-Rekan Forkopimda, Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang atau yang mewakili; Para Mantan Walikota Dan Wakil Walikota Langsa Beserta Ibu, Para Wakil Ketua dan anggota DPR Kota Langsa, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Lingkungan Kota Langsa.
Sekretaris Daerah, para Asisten, para Staf Ahli, dan para Kabag Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Langsa. Para pimpinan instansi vertical dan organisasi perangkat daerah Kota Langsa. Pimpinan BUMN Dan BUMD Di Lingkungan Kota Langsa, Para Camat Beserta Unsur FORKOPIMCAM, Para Imum Mukim, Geuchik, Tengku Imam, Tuha Peut, Tuha Lapan, Dan Perangkat Gampong dalam wilayah Kota Langsa.
Para Tokoh Masyarakat Dan Cendikiawan Kota Langsa, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Langsa, Ketua Partai Partai Politik, Ketua KPA Kota Langsa, Pengurus OKP, ORMAS, LSM, organisasi kemahasiswaan, dan Insan Pers.(IW)
